Trajectories of Public Administration

PELAKSANAAN FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA APARATUR PEMERINTAH DESA WAKOBALU AGUNG

2024-06-24T02:46:31+00:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas fungsi kepemimpinan kepala desa dan produktivitas kerja perangkat desa di Desa Wacobar Agung Kecamatan Kabanka Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu uraian atau penyajian fakta yang diselidiki secara sistematis, faktual dan akurat. Informan dipilih dengan menggunakan target sampling. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan produktivitas kerja aparatur desa di desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna belum diterapkan secara optimal dengan melihat indikator fungsi instruktif, fungsi delegasi dan fungsi pengendalian. Adapun produktivitas kerja aparatur desa di desa Wakobalu Agung belum juga di terapkan secara maksimal dengan melihat indikator kemampuan, hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu dan efisiensi. Hasil dari penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan fungsi kepemimpinan kepala desa terdapat 5 indikator yang dikemukakan oleh rivai (2005:53) dan produktivitas kerja aparatur pemerintah desa terdapat 6 indikator yang dikemukakan oleh mulyadi (2015:105). Pelaksanaan fungsi kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan produktivitas kerja aparatur desa di desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna belum diterapkan secara optimal dengan melihat indikator fungsi instruktif, fungsi delegasi dan fungsi pengendalian. Adapun produktivitas kerja aparatur desa di desa Wakobalu Agung belum juga di terapkan secara maksimal dengan melihat indikator kemampuan, hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu dan efisiensi

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN WATOLO

2024-06-24T02:55:05+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah dan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka Kabupaten Butons Tengah. Metode penelitian yang di gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Lurah, Pendamping PKH, dan Masyarakat penerima PKH. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki 4 indikator yaitu ketepatan sasaran (Sasaran program ini yaitu RTSM, lansia, ibu hamil, anak usia 0-6 tahun, lansia, penyandang disabilitas), sosialisasi program (sosialisasi program dengan melaksanakan pertemuan antara calon KPM dengan pelaksana PKH sebelum menerima bantuan PKH untuk pertama kalinya), tujuan program (tujuan program (tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi KPM) dan pemantauan program (pemantauan program di lakukan setiap 1 bulan sekali). Dari indikator tersebut telah terpenuhi jadi dapat di katakan cukup efektif. 2) Kesejahteraan Masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dapat di lihat dari tiga aspek yaitu tingkat ekonomi keluarga, pendidikan keluarga dan kesehatan keluarga. Di lihat dari tingkat ekonomi yaitu KPM PKH belum dapat dikatakan sejahtera di karenakan waktu penyaluran bantuan PKH yang tidak menentu. KPM PKH menerima bantuan PKH bisa 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali dengan tanggal yang tidak pasti sehingga tidak dapat membantu ekonomi KPM PKH. Tingkat pendidikan KPM sudah dapat dikatakan sejahtera karena masyarakat penerima PKH mampu membiayai pendidikan anaknya dari jenjang SD – SMA. Tingkat Kesehatan KPM sudah dapat dinyatakan sejahtera karena dapat membantu biaya pengobatan lansia dan bayi untuk membeli susu dan posyandu setiap bulan.

ANALISIS SISTEM INFORMASI LOGISTIK UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PADA BAGIAN PENGADAAN KOMODITI BERAS PERUM BULOG KANWIL SULTRA

2024-06-24T03:59:31+00:00

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Sistem Informasi Logistik Untuk Meningkatkan Kinerja Pada Perum Bulog Kanwil Sultra. Sistem Informasi Manajemen dapat dilihat dari beberapa aspek seperti Perangkat Keras (Hardware), penerapan perangkat keras yang mampu menunjang Sistem Informasi sudah tersedia dan terpenuhi. Kemudian Perangkat Lunak (software) sudah memiliki domain sesuai dengan tugas dan fungsi dan dilakukan secara localhost (virtual server). Kemudian Prosedur tidak ada kendala dalam proses pengumpulan data dikarenakan data yang di proses. Lalu manusia kemampuan pegawai dalam mengoperasikan komputer sudah baik, kendala yang dirasakan dalam pengoperasian komputer. Kemudian Basis Data (Database) basis data selalu tersedia dalam server internal yang dimana terkait langsung dengan Perum Bulog Kantor Pusat dan selalu tersinkronisasi. Sedangkan kinerja dapat dilihat dari beberapa aspek seperti, Kualitas kerja cukup baik karena pegawai sesuai dengan standar perusahaan. Lalu Kuantitas Kerja kuantitas pegawai cukup baik, pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan. Kemudian Pelaksanaan Tugas sangat disiplin dan selalu tepat waktu baik dalam kehadiran maupun melaksanakan tugasnya masing-masing. Terakhir Tanggung Jawab tingkat kehadiran yang cukup tinggi karena menggunakan presensi berbasis GPS yang melakukan presensi kehadiran tepat waktu untuk menghindari pemotonga gaji.

ANALISIS TRANSPARANSI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KECAMATAN TIWORO KEPULAUAN KABUPATEN MUNA BARAT

2024-06-24T05:09:01+00:00

Permasalahan utama dalam penelitian ini,pertanyaannya adalah bagaimana analisis transparansi program keluarga harapan (pkh) di bidang kesejahteraan sosial di kecamatan tiworo kepulauan kabupaten muna barat banyak faktor yang berdampak negative transparansi program keluarga harapan(pkh) di bidang kesejahteraaaan sosial di kecamatan tiworo kepulauan di kabupaten muna barat.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. informaan pendataan pekerja sosial kabupaten muna barat,pendamping pkh beserta masyarakat penerima manfaat dari pkh.Dengan teknik wawancara di lakukan melalui teknik wawancara/interview.Menunjukan bahwa pelaksanaan program pada komunitas PKH di bidang kesejahteraaaan sosial di kecamatan tiworo kepulauan di kabupaten muna barat sudah cukup maksimal, misalnya dari Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat sudah berlangsung dengan optimal karena proses berjalannya sudah sesuai dengan tujuannya, faktor yang memberi dampak PKH seperti sosialisasi,partisipasi masyarakat,dan sikap masyarakat sudah berlangsung sangat baik sehingga faktor yang menjadi penghambat,tidak terjadi di Kecamatan Tiworo Kepulauan kabupaten Muna Barat.

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 MAKASSAR

2024-01-30T02:36:01+00:00

Indonesia membutuhkan orang-orang yang dapat berfikir secara efektif, efisien dan juga produktif hal tersebut dapat diwujudkan jika kita mempunyai tenaga pendidik yang handal dan mampu mencetak generasi bangsa yang pintar dan bermoral. Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang dipegangnya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan analisis dampak kebijakan sertifikasi guru di dinas pendidikan kota Makassar khususnya di sekolah menengah kejuruan negeri 5 makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi guru membawa pengaruh positif bagi guru-guru yang ada di sekolah menengah kejuruan negeri 5 Makassar. Dengan adanya sertifikasi guru banyak guru yang mempunyai tingkat kemampuan kompetensi yang minim dapat lebih meningkatkan lagi kompetensinya menjadi lebih maksimal. Sertifikasi guru juga dapat memotivasi para guru untuk bekerja lebih baik lagi karena guru-guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dituntut untuk menjadi seorang guru professional.

Kata Kunci: Dampak, Sertifikasi, Kebijakan, Guru, Dinas Pendidikan

PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA WUMBUBANGKA KECAMATAN RAROWATU UTARA

2024-06-24T05:22:44+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana mengawasi kinerja kepala desa, mengumpulkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala desa, serta melaksanakan musyawarah Desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melibatkan informan seperti kepala desa Wumbubangka, ketua BPD, dan warga Desa Wumbubangka. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan beberapa indikator berupa pengawasan terhadap kinerja kepala desa sudah berjalan dengan dengan melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung serta BPD mengambil sikap jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan aturan. BPD tidak turun langsung untuk menangani keluhan masyarakat.

MANAJEMEN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA PADA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN SULAWESI TENGGARA

2024-06-24T05:27:19+00:00

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program mitigasi kebutuhan berbasis sosial dan finansial untuk individu bergaji rendah (MBR) untuk mendukung dan meningkatkan kepercayaan pada sifat rumah dan pengembangan rumah baru di samping kantor terbuka, kerangka kerja dan utilitas. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Abeli Kota Kendari yang dilakukan oleh Satker Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara. Metode peneleitian ini adalah deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, studi keputakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat bahwa: (1.) Perencanaan program BSPS dilakukan Kementrian PUPR sementara itu Satker Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara sebagai pelaksana. (2). Pengorganisasian pada Satker Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara sudah berjalan dengan cukup baik, petugas dibawah akan selalu melapor kepada atasanya baik dalam bentuk laporan ataupun rekomendasi. (3). Penggerakan yaitu dengan dua tahap pertama tahap pelaksanaan program BSPS yang meliputi penetapan penerima bantuan, pencairan dana, penggunaan dana dan pemanfaatan rumah, tahap kedua pengarahan pada tujuan yakni program BSPS untuk menumbuhkan rumah layak huni. (4). Pengawasan atau pengendalian dilakukan dengan dua tahap yakni Mengamati dan menilai berarti menjamin pelaksanaan latihan sesuai pengaturan dan memutuskan kecepatan pencapaian latihan dan memberikan proposal untuk perbaikan pelaksanaan di masa depan. Kata kunci: Manajemen, Program BSPS

ANALISIS PEMANFAATAN E-GOVERMENT DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2024-06-25T04:24:42+00:00

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan mengkarakterisasi tata kelola elektronik di Kantor BPN Provinsi Sulawesi Tenggara serta produktivitas pegawai di sana. Penelitian ini bersifat kualitatif, dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan temuan rinci dan menyeluruh mengenai analisis implementasi elektronik. pemerintah terhadap kinerja pegawai di Kantor BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis mengidentifikasi tujuh orang yang diwawancarai untuk penelitian ini: kepala kantor BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, kepala subbagian kepegawaian, kepala perencanaan dan hubungan masyarakat, dan tiga orang staf. Berdasarkan temuan, wawancara, dan diskusi, pemanfaatan E-Goverment di Kantor BPN Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa dari segi infrastruktur, fasilitas sudah terpenuhi. Sebaliknya dalam hal kepemimpinan, semakin formal kewenangan seorang pemimpin, dalam hal ini Kepala Kantor BPN, untuk memberikan sanksi dan memberikan insentif serta penanda budaya, maka semakin baik. pengorganisasian kepegawaian di Kantor BPN Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan praktik dan SOP yang efektif digunakan untuk membantu penerapan E-Goverment.. Staf Kantor BPN Provinsi Sultra kinerjanya mengagumkan. Karyawan yang menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi adalah karyawan yang disiplin, efisien dalam waktunya, dan sadar akan kewajibannya dalam menyelesaikan tugas. Karyawan mengikuti kode etik yang ketat dalam hal jumlah dan kualitas pekerjaan yang mereka lakukan, memastikan bahwa kuantitas dan nilai output tidak terganggu. Akuntabilitas karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka: anggota staf layanan menyadari kewajiban mereka untuk melakukan tugas yang diberikan dengan mengoptimalkan waktu dan kesadaran mereka. Pekerja harus menerapkan disiplin kerja dengan datang dan meninggalkan tempat kerja pada jam yang dijadwalkan guna mengoptimalkan pelayanan melalui penerapan E-Goverment yang efektif.

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2024-06-25T04:28:30+00:00

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui Evaluasi Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan merupakan kualitatif deskriftif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa Penerapaan Prinsip Good Governance Pada Kantor ESDM sudah berjalan dengan baik dalam hal akuntabilitas, keterbukaan, fairnes (kesetaraan dan kewajaran), dan berdasarkan hukum, namun belum optimal diterapkan pada indikator Transparansi pada penerapannya masih selalu ada upaya-upaya evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan kantor untuk meningkatkan proses penerapan good governance didalam kinerja pegawai dinas ESDM. Sedangkan pada indikator Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sudah berjalan dengan baik pada penerapannya, dapat dilihat dari indikator kualitas dan kerjasama antar karyawan. Namun Berupa indikator kuantitas dan jangka waktu masih belum maksimal, karena di lihat dari indikator kuantitas dimana masih selalu adanya evaluasi terhadap kuantitas kinerja pegawai dilakukan agar selalu berjalan dengan optimal, pada indikator ketetapan waktu belum dikatakan optimal karena masih ada pegawai yang sering menunda-nunda pekerjaannya, baik karena masalah internal maupun eksternal. Hal ini bisa di lihat pada pegawai bahwa masih ada kendala-kendala yang timbul. Sehingga masih belum maksimal dalam menyelesaikan capaian tugasnya tepat waktu.

OPTIMALISASI LAYANAN KOUNSULTASI DATA TERPADU KESEJAHTRAAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN BANSOS PADA DINSOS KOTA KENDARI

2024-06-25T04:29:01+00:00

Penilitian ini bertujuan untuk memutuskan dan menjabarkan perkembangan penyelenggaraan konferensi informasi Bansos pemerintah yang terkoordinasi dalam sosialisasi Bansos pada Bansos Kota Kendari. Selain itu, terdapat variabel pendukung dan penekan. Eksplorasi yang dilakukan di Bansos Kota Kendari ini, merupakan pemeriksaan subyektif dengan pendekatan elusidasi. Ujian tidak ditetapkan menjadi 5 orang yang diselesaikan dengan menggunakan strategi pengujian yang bertujuan. Prosedur pengumpulan informasi adalah persepsi, pertemuan luar dan dalam, serta studi catatan. Strategi investigasinya adalah model pemeriksaan subjektif Miles dan Huberman. Dampak dari penjajakan tersebut adalah (1) penyelenggaraan diskusi informasi Bansos pemerintah yang terkoordinasi dalam pendistribusian Bansos di Bansos Kota Kendari telah selesai sesuai dengan Pedoman Pelayanan Sosial Nomor 3 Tahun 2021, namun belum berjalan ideal. Sebab, persoalan informasi masih terlacak mulai dari NIK, nama, dan alamat. belum tersinkronisasi dan belum dilakukan pemugaran informasi, hal ini dikarenakan direktur informasi DTKS Bansos Kota Kendari hanya diawasi oleh satu orang saja, sehingga pelaksanaan perubahan informasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. (2) Variabel pendukung selama pengukuhan dan persetujuan informasi DTKS pada Bansos Kota Kendari adalah: adanya dukungan pengarahan khusus kepada bos dan pendamping SLRT, adanya kantor pendukung informasi pengurus pelaksana, dan adanya dukungan daerah setempat. (3) Variabel penghambatnya adalah masih adanya informasi daerah setempat yang belum selaras dengan informasi yang ada di Disdukcapil, pemanfaatan informasi penerima bantuan.