Trajectories of Public Administration

STUDI LITERATUR TENTANG INTEGRASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK BERKELANJUTAN

Irfan basyo — 2024-09-17

Penelitian ini mengeksplorasi integrasi digital dalam optimalisasi pelayanan publik berkelanjutan pada era revolusi industri 4.0. Digitalisasi pelayanan publik menjadi krusial dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, efektif, dan efisien. Melalui telaah literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan responsivitas pemerintah. Penelitian literature review ini mengkaji bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik, serta bagaimana mengatasi tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian menegaskan bahwa integrasi digital dapat meningkatkan optimalisasi pelayanan publik yang berkelanjutan dengan fokus pada kepuasan pelanggan. Inovasi, partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas, dan kolaborasi menjadi elemen penting dalam penyediaan pelayanan publik yang efektif dan responsif. Tantangan seperti literasi digital masyarakat, perlindungan data pribadi, dan keamanan cyber perlu diatasi. Selain itu, penelitian ini membahas konsep digital governance, E-government, dan pelayanan publik berkelanjutan, serta faktor-faktor kunci seperti inovasi, partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas, dan kolaborasi.

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

Sarinah — 2024-09-17

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan sebanyak 5 orang yang ditentukan secara purposive sampling. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari terdiri dari pendaftaran dan pendataan, penetapan, penyetoran, angsuran dan permohonan penundaan pembayaran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding, serta penagihan. Pemungutan pajak hotel di Kota Kendari secara umum sudah sesuai dengan aturan dan berjalan dengan baik. Namun, dari segi pembayaran pajak hotel pelaksanaan pemungutannya kurang berjalan baik karena masih ada beberapa wajib pajak hotel yang menunggak. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari masih tergolong sangat kurang, jika dilihat dari klasifikasi kriteria kontribusi, karena persentase kontribusi pajak hotel rata-rata hanya di bawah 10%. Hal ini menunjukkan ada sumber penerimaan lain dari pajak daerah yang meningkat per tahunnya dan berkontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Kontribusi, Pemungutan Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

EVALUASI KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN HAJI REGULER DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU

Wa Dila — 2024-09-17

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hasil evaluasi kenerja pegawai dalam pelayanan Haji Reguler pada Kantor Kementerian Agama Kota Baubau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis informasi yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif. Jadi informan dalam penelitian ini ada 5 orang terdiri atas Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Pegawai 2 orang, dan jamaah 2 orang.Berdasarkan hasil penelitian ini menjukan bahwa (1) Evaluasi kinerja pegawai dalam pelayanan Haji Reguler di Kantor Kementerian Kota Baubau sudah baik, namun perlu terus ditingkatkan lagi. Kinerja pegawai akan menunjukan kemampuan organisasi/lembaga dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, di perlukan peningkatan-peningkatan kinerja pegawai secara berkala. Setiap kinerja dipantau dan dikontrol langsung Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Baubau sebagai pimpinan dan jika terdapat kinerja pegawai yang perlu diperbaiki, langkah-langkah perbaikan akan diambil karena kinerja pegawai memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik (2) Kualitas pelayanan haji reguler yang dilakukan pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Baubau dinilai belum optimal utamanya pada indikator bukti fisik. Beberapa sarana dan prasarana masih ada yang perlu di perbaiki yang mengakibatkan ketidaknyamanan pengguna layanan saat proses pemberian layanan.

DIGITALISASI LAYANAN E-SAMSAT DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MUNA

Astriana Syaqira — 2024-09-17

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Elektronik (e-SAMSAT) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muna. Meskipun sistem e-SAMSAT belum sepenuhnya diterapkan, beberapa aspek seperti ketepatan waktu dan kegunaan telah berhasil diimplementasikan. Namun, data tahun 2023 menunjukkan masih tingginya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang mengindikasikan bahwa implementasi e-SAMSAT belum berdampak signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, termasuk faktor budaya, kurangnya edukasi atau sosialisasi yang efektif dari pemerintah, dan kondisi-kondisi khusus lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Tim Humas SAMSAT Kabupaten Muna dan pejabat terkait diharapkan melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan bertahap di area publik seperti alun-alun, pasar, dan terminal, guna meningkatkan kesadaran wajib pajak akan tanggung jawab mereka. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kepatuhan pajak melalui penggunaan sistem e-SAMSAT di Kabupaten Muna.

ANALISIS PRODUKTIVITAS PEGAWAI DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM OPTIMALISASI PENANGANAN PELAKU UKM DI KOTA KENDARI

La Ode Akbar — 2024-09-17

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan pelaku UKM di Kota Kendari. Faktor-faktor tersebut meliputi kemampuan, semangat kerja, pengembangan diri, dan efisiensi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada lima informan kunci, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, Kepala Seksi UKM, dan Staf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan teknis dan pemahaman regulasi merupakan faktor penting dalam memberikan layanan yang efektif kepada pelaku UKM. Semangat kerja yang tinggi didorong oleh lingkungan kerja yang suportif dan kolaboratif, serta apresiasi terhadap kontribusi individu. Pengembangan diri berperan dalam meningkatkan kompetensi dan rasa percaya diri pegawai. Selain itu, efisiensi operasional melalui manajemen sumber daya yang baik dan penerapan teknologi meningkatkan responsivitas Dinas dalam memenuhi kebutuhan pelaku UKM. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan produktivitas dan etos kerja di lingkungan Dinas Koperasi UMKM. Implikasi praktisnya adalah pentingnya pengembangan kemampuan, peningkatan semangat kerja, dan efisiensi operasional sebagai strategi mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UKM di daerah.

OPTIMALISASI KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM INOVASI LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA KENDARI

Lestari Wulandari — 2024-09-23

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kemajuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuannya dalam memberikan layanan yang mengedepankan pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari. Metode pengumpulan data meliputi beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode-metode tersebut dilanjutkan dengan analisis data yang meliputi proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan enam indikator: (1) Implementasi bimbingan konseling saat ini kurang optimal dan kurang efektif. (2) Pemberdayaan Kelompok: Keterlibatan perempuan ditandai dengan distribusi yang tidak merata, dimana ada kemauan umum untuk bergabung namun ada juga yang tetap dipilih tanpa melalui proses yang adil; (3) Pemberdayaan Usaha Kelompok: Tantangan yang timbul dari kendala keuangan dan kurangnya kesadaran pemerintah. (4) Motivasi Perempuan: Respon perempuan terhadap motivasi masih berbeda-beda; (5) Pelatihan Peningkatan Kesadaran dan Keterampilan: Proses pelatihan tidak memiliki struktur yang jelas dan tidak konsisten; (6) Upaya peningkatan talenta perempuan dilakukan melalui perluasan pengembangan dan pengembangan jejaring.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN: STUDI KASUS KELURAHAN RAMAH ANAK WATUBANGGA

Sitti Fatimah Az Zahra — 2024-09-23

Tujuan umum dari penelitian ini yakni untuk menjelaskan bagaimana kebijakan penegakan hak anak diimplementasikan di Desa Watubangga ditinjau dari unsur kelembagaan dengan menggunakan indikator-indikator penegakan hak anak dalam perspektif penguatan kelembagaan. Penelitian yang bersifat kualitatif dengan mengaplikasikan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek kelembagaan di Kawasan Layak Anak Desa Watubangga dalam memandang implementasi kebijakan penegakan hak anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Misi Pemerintah Kota Kendari telah dijalankan dalam bentuk aturan kebijakan dan regulasi yang melindungi hak-hak anak. 2) Alokasi dana yang telah disediakan untuk menjamin hak-hak anak masih belum mencukupi. 3) Pelatihan SDM terlatih KHA untuk memberikan informasi mengenai 32 hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berjalan dengan baik. 4) Keterlibatan dunia usaha dan media dalam memastikan penegakan hak-hak anak di Desa Watubangga telah membantu peningkatan kelembagaan. 5) Kehadiran organisasi APSAI di Kota Kendari telah membantu partisipasi dunia usaha. 6) Berbagai inisiatif kreatif telah dilakukan di bawah bimbingan DP3A Kota Kendari.

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEROVINSI SULAWESI TENGGARA

Siska Wati — 2024-09-23

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SIRUP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara telah berkembang dengan sangat baik. Meskipun demikian, terdapat faktor penghambat dan pendukung yang perlu diperhatikan dalam penerapan SIRUP pada layanan arsip perpustakaan di Sulawesi Tenggara. Indikator efektivitas penerapan SIRUP yang dicapai meliputi keamanan data, kapasitas sistem dalam mencegah transaksi ilegal (akses tidak sah) dan kerusakan sistem, kecepatan serta keakuratan informasi saat menggunakan sistem, sejauh mana informasi dicatat dan dihitung, kelengkapan konten informasi yang dihasilkan oleh sistem, serta kesesuaian dan kegunaan laporan. Realisasi sistem ini sejalan dengan tujuan pembentukan Badan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).

EVALUASI KINERJA POLISI KHUSUS PEMASYARAKATAN DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA DI RUTAN KELAS II A KENDARI

Jumartono — 2024-09-23

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja polisi khusus pemasyarakatan dalam pengawasan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kota Kendari, khususnya di Rutan Kelas II A Kendari.Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan polisi khusus pemasyarakatan dan analisis dokumen terkait kebijakan dan prosedur pengawasan.Berdasarkan hasil penelitian, kinerja polisi khusus pemasyarakatan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) produktivitas narapidana ditingkatkan melalui program pembinaan agama, pengembangan keterampilan, dan olahraga; 2) pelayanan rutan memenuhi standar dalam kesehatan dan kebutuhan harian narapidana; 3) responsivitas terhadap kebutuhan dan masalah narapidana telah diimplementasikan; 4) responsibilitas dalam mematuhi SOP dan tugas-tugas rutan terlihat, meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana; 5) akuntabilitas petugas rutan meningkat dengan menjalankan tugas sesuai SOP. Pengawasan di rutan mencakup preventif yang ketat untuk mencegah masuknya barang terlarang, pengawasan langsung yang menjaga ketertiban, dan pengawasan represif untuk menjaga disiplin. Rekomendasi penelitian yaitu Meningkatkan program pembinaan keterampilan, pelatihan manajemen respons, implementasi sistem komunikasi efisien, perkuat pengawasan internal, mekanisme evaluasi kinerja terstruktur, teknologi deteksi yang lebih baik, optimalkan distribusi personel, dan pastikan tindakan represif sesuai prinsip HAM. Implikasin Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan narapidana di rutan dengan fokus pada pembinaan, pelatihan, dan penguatan sistem manajemen.

PEMBERDAYAAN APARATUR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Adi Ribowo Risqi — 2024-09-23

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang pemberdayaan dan kesejahteraan pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teknik interactive model terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberdayaan aparatur pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai langkah yang positif dalam dimensi pembinaan karir dan dimensi pendidikan & pelatihan pegawai, sebab telah ada upaya dari organisasi untuk membimbing karier & meningkatkan kompetensi pegawai. Meski demikian, ada tantangan yang harus diatasi dalam dimensi penggajian. Kesesuaian antara gaji yang diterima belum sepenuhnya efektif dengan kebutuhan hidup layak PNS, utamanya bagi kalangan pegawai yang berpangkat rendah, serta isu lain berkaitan dengan keadilan distribusi gaji yang berbasis pada kinerja, kedisiplinan, beban kerja, dan keahlian kerja yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut.Kemudian kesejahteraan pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara menyoroti beberapa aspek penting. Pertama, kompensasi perlu ditingkatkan sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan untuk mendorong produktivitas pada pegawai golongan/berpangkat rendah. Kedua, ada pandangan beragam tentang fasilitas kerja yang perlu ditingkatkan sesuai pandangan pegawai untuk menunjang kesejahteraan . Terakhir, skema jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan memberikan solusi biaya yang cukup efektif dan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai.