EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEROVINSI SULAWESI TENGGARA
Keywords:
Efektivitas Pelayanan, Penerapan Informasi, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SIRUP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara telah berkembang dengan sangat baik. Meskipun demikian, terdapat faktor penghambat dan pendukung yang perlu diperhatikan dalam penerapan SIRUP pada layanan arsip perpustakaan di Sulawesi Tenggara. Indikator efektivitas penerapan SIRUP yang dicapai meliputi keamanan data, kapasitas sistem dalam mencegah transaksi ilegal (akses tidak sah) dan kerusakan sistem, kecepatan serta keakuratan informasi saat menggunakan sistem, sejauh mana informasi dicatat dan dihitung, kelengkapan konten informasi yang dihasilkan oleh sistem, serta kesesuaian dan kegunaan laporan. Realisasi sistem ini sejalan dengan tujuan pembentukan Badan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).
References
Anggraeni, E. Y. dan R. I. (2017). Pengantar Sistem Informasi. Andi.
Mandagi, M. (2019). E-Government Dalam Konteks Pelayanan Publik. Penerbit Lakeisha.
Asrijal, A. (2022). Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran (Efektivitas Pelaksanaan Dan Kendala Yang Dihadapi. CV. Mitra Media.
Arindya, R. (2019). Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Media Sahabat Cendekia.
Arsana, I. P. j. (2016). Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Deepublish.
Ekasari, R. (2020). Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi. AE Publishing.
Angrayni, Lysa, dkk. (2018). Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia. Uwais Inspirasi Indonesia.
Bodnar. George William Hopwood. (2000). Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat.
Haning, Mohamad Thahir, Hasniati, M. H. T. (2020). Public Trust Dalam Pelayanan Organisasi Publik Konsep, Dimensi dan Strategi. UPT Unhas Press.
Moemahdi, M. S. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Teori, Praktek, dan Permasalahan. Kesatuan Press.
Justicia, V. (2017). Peraturan Pengadaan Barang & Jasa. Genesis Learning.
Hamkah. (2023). Pengantar Manajemen Rantai Pasok dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. CV. Tohar Media.
Patria, N. (2020). Memahami PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI (Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019). Deepublish.
Purwoko, B. P. (2021). Bentuk-Bentuk Perusahaan. CV. Amal Saleh.
Tjandra, R. (2022). Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Kencana.
Sugiyono.2014. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta
Pawito. (2007). Penelitian Komunikasi Kualititatif. LKis Yogyakarta.
Oktavianti, G. (2019). Pengantar Sistem Informasi. 1.
Rachman, S., & Yuliani, N. F. (2022). Analisis Efektivitas Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Yayasan Hadji Kalla Makassar. 9(1), 18–22.
Ariesta, D. (2021). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui e-catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Administrasi Jakarta Selatan (Effectiveness of procurement of goods and services through e-catalogue in kebayoran lama district, Jakarta Selatan Administration City).
Cahyani, R. S. (2017). Analisis Penerapan E-Procurement dalam Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Inalum (Persero).
Habibi, Muhammad Mutjaba, S. U. (2018). Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Kota Malang. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3.
Nurchana, A. R. A. (2014). Efektivitas e-procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Terhadap Penerapan e-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro).
Padang, V. S. (2016). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement).
Piandayani, P. (2022). Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan.
Sinngih, N. (2022). Tinjauan Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Si-RUP). Journal of Jurisdische Analyse, 1.
Suprianto, Barawijaya., D. (2019). Analisis Efektivitas Sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan/Jasa Pemerintah (Studi Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Barawijaya).
Swadesi, U. (2017). Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada LPSE Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 4.
PUTRI, H. I., Nurmah, N., & Marpaung, Z. S. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Sirup (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi …. https://repository.unsri.ac.id/8231/
Hasyim, S., Usnida Umar, & Hartati Malkab. (2022). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 19(2), 97–107. https://doi.org/10.59050/jian.v19i2.160
Maryam, N. S. (2016). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. Ilmu Politik dan Komunikasi VI(1), 1–18.
Pengadaan, E., Dan, B., & Melalui, J. (2021). KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN ( Effectiveness of Procurement of Goods and Services Through E-Catalogue in Kebayoran Lama District , Jakarta Selatan Administration City ) Deby Ariesta Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Email : deby.ariesta@gmail.com. 1(2).
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengadaan barang dan jasa
