IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN: STUDI KASUS KELURAHAN RAMAH ANAK WATUBANGGA
Kata Kunci:
Implementasi Kebijakan, Hak Anak, Penguatan KelembagaanAbstrak
Tujuan umum dari penelitian ini yakni untuk menjelaskan bagaimana kebijakan penegakan hak anak diimplementasikan di Desa Watubangga ditinjau dari unsur kelembagaan dengan menggunakan indikator-indikator penegakan hak anak dalam perspektif penguatan kelembagaan. Penelitian yang bersifat kualitatif dengan mengaplikasikan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek kelembagaan di Kawasan Layak Anak Desa Watubangga dalam memandang implementasi kebijakan penegakan hak anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Misi Pemerintah Kota Kendari telah dijalankan dalam bentuk aturan kebijakan dan regulasi yang melindungi hak-hak anak. 2) Alokasi dana yang telah disediakan untuk menjamin hak-hak anak masih belum mencukupi. 3) Pelatihan SDM terlatih KHA untuk memberikan informasi mengenai 32 hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berjalan dengan baik. 4) Keterlibatan dunia usaha dan media dalam memastikan penegakan hak-hak anak di Desa Watubangga telah membantu peningkatan kelembagaan. 5) Kehadiran organisasi APSAI di Kota Kendari telah membantu partisipasi dunia usaha. 6) Berbagai inisiatif kreatif telah dilakukan di bawah bimbingan DP3A Kota Kendari.
Referensi
Aji, J. G., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak. 15, 8.
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. CV. PUSTAKA SETIA.
Darmadi, H. (2011). Metodologi Penelitian Pendidikan (80th ed.). Alfabeta.
Dewi, Santy Paulla. (2012). How Does The Playground Role in Realizing Children-Friendly City?. Journal: Procedia - Social and Behavioral Sciences. 38.
Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9).
Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Elizabeth, A., Hidayat, Z., & Publik, J. A. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi. Journal of Public Policy and Management Review, 5(2), 55–70. www.fisip.undip.ac.id
Fahrunnisa & Apriadi. (2019). Kesiapan Kabupaten Sumbawa menjadi Kabupaten Layak Anak (Ditinjau Dari Aspek Penguatan Kelembagaan dan Implementasi Pemenuhan Hak Anak. Jurnal Tambora. 3(3).
Fauzi, M.D., Watriningsih., & Bayquni. (2020). Inovasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Tangerang Selatan. Jurnal Komunikasi dan Humaniora. 3(1).
Fithriyyah, Mustiqowati. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmiah: Ilmu Administrasi. 9(2).
Guo, Di., Shi, Yishan., & Chen, Ruiqi. (2022). Environmental Affordances and Children's Needs: Insights Form Child-Friendly Community Streets in China. Journal: Frontiers of Architectural Research.
Hamudy, M. (2015). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar. Jurnal Bina Praja, 07(02), 149–160. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.149-160
Harianti, P., Barlian, B., & Suaib, E. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Kendari. Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan …, 11(1), 147–157. http://ojs.uho.ac.id/index.php/publika/article/view/13503
Heni, I. P., & Nawangsari, R. E. (2019). Implementasi Kebijakan, Klaster Hak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(2).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2015). Kabupaten/Kota Layak Anak (Advokasi Kebijakan KLA). 24.
Mahendra, G. K. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan Ramah Anak. JHeS (Journal of Health Studies), 1(2), 95–104. https://doi.org/10.31101/jhes.245
Mahmud, Amir., & Suandi. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Palembang. Jurnal Administrasi. 2(2).
Masri, S., & Effendi, S. (1989). Metode Penelitian survei (Rev). Jakarta LP3ES.
Muhammad Elwan, L. O. (2019). Rekomendasi Kebijakan Program Kota Layak Anak Di Kota Kendari. Journal Publicuho, 2(1), 15. https://doi.org/10.35817/jpu.v2i1.5987
Nugroho D. Riant. (2011). Public Policy Edisi Ketiga. Jakart: PT Elex Media Komputindo.
Nurhayati, Aslinda, A., & Akib, H. (2021). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Makassar Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 14.
Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik. Alfabeta.
Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. (2011).
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pub. L. No. 13 (2021).
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, Pub. L. No. Nomor 9 (2019).
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Watubangga. (2004).
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 1-12.
Rangkuti, Safitri & Maksum, Irfan. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Depok. JournalPublic: Administration Public, 8(1)
Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(1), 198–215. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10
